Kamis, 03 Januari 2013

Guru SD PNS Kurang 100 Ribu


JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tidak ketinggalan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam sektor pelayanan pendidikan 2012. Mereka kecewa karena persoalan kekurangan guru SD PNS tidak terpecahkan hingga pergantian tahun berlangsung.

Ketua Umum Pengurus Besar (Ketum PB PGRI) Sulistyo mengatakan, pemenuhan kebutuhan guru SD selama 2012 benar-benar tidak jalan. "Saat ini kekurangan guru SD. Kita berharap tahun depan tidak terjadi lagi," katanya kemarin (30/12).

PGRI menghitung kekurangan guru SD PNS lebih dari seratus ribu. Mereka menerima laporan kasus kekurangan guru SD PNS terjadi di 96 persen kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia.

Menurut dia, persoalan kekurangan guru yang tidak terpecahkan itu menimbulkan persoalan baru. Yakni membeludaknya jumlah guru SD honorer. Dari analisis PGRI, kepala SD yang kekurangan guru dengan gampangnya merekrut guru honorer baru. "Karena memang tidak ada solusi lagi," kata dia.

Dia khawatir banyaknya jumlah guru SD honorer itu akan merepotkan pemerintah. Sebab, tidak menutup kemungkinan mereka akan menuntut diangkat langsung menjadi PNS tanpa tes.

Kecenderungan para guru honorer menuntut langsung jadi PNS karena pengabdian mereka benar-benar berat. Sulistyo mengatakan, guru-guru SD honorer itu beban kerjanya sama dengan guru SD PNS. Sebaliknya, imbalan gaji untuk guru SD honorer jauh di bawah guru SD PNS.

Dia meminta pemerintah pusat dan daerah tidak saling lempar tanggung jawab atas persoalan kekurangan guru SD PNS itu. Dikhawatirkan jika pemerintah tahun depan belum mencabut moratorium CPNS baru, kasus kekurangan guru SD semakin kronis.

Selain soal pemenuhan jumlah guru SD, Sulistyo meminta pemerintah memperbaiki sistem kesejahteraan guru-guru swasta yang sudah terlanjur bekerja. Sulistyo menuntut upah atau gaji guru swasta minimal sama dengan UMK setempat. "Tidak apa-apa gajinya sama dengan buruh (sesuai UMK), daripada digaji Rp 300 ribu per bulan," tutur Sulistyo yang juga anggota DPD dari Provinsi Jawa Tengah itu.

Kesimpulan PGRI, pemenuhan jumlah dan kesejahteraan guru SD, SMP, SMA, dan madrasah sangat penting. Sebab, mengutip dari sejumlah hasil penelitian, kemampuan siswa Indonesia masih rendah. Di antaranya hasil penelitian Trends in International Mathematics and Science Studies (TIMSS) 2011 yang dilansir pertengahan bulan ini.

Dari penelitan TIMSS disebutkan bahwa nilai rata-rata matematika siswa kelas 2 SMP di Indonesia hanya 386 dan menempati urutan 38 dari 42 negara yang diteliti. Posisi Indonesia hanya lebih baik dari Suriah, Maroko, Oman, dan Ghana. Posisi tiga besar diduduki Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan.

Sedangkan untuk pelajaran sains tidak kalah jeblok. Nilai rata-rata sains siswa kelas 2 SMP adalah 406 dan menempatkan Indonesia di urutan ke-40 dari 42 negara. "Kami kecewa karena posisi Indonesia kalah dari Palestina, negara yang didera konflik berkepanjangan," jelas Sulistyo. (wan/oki)

Sumber : http://m.jpnn.com/news.php?id=152423

Pemprov DKI Jakarta Kaji Jaminan Kesehatan Bagi Guru Honor


Peningkatan kesejahteraan bagi para guru menjadi perhatian serius Pemprov DKI Jakarta. Rencananya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga akan memberikan fasilitas jaminan kesehatan bagi para guru maupun tenaga honorer pendidikan di ibu kota.
“Selain kesejahteraan materi, sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta, kami juga akan mengusahakan kesejahteraan dalam bidang jaminan kesehatan bagi guru dan tenaga honorer,” ujar Taufik Yudi Mulyanto, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, saat menjadi pembicara dalam seminar memperingati Hari Guru Nasional yang berlangsung di SMAN 6 Jakarta.
Dikatakan Taufik, untuk kesejahteraan materi, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan tunjangan Rp 400 ribu tiap bulan kepada guru honorer terutama yang mengajar di sekolah negeri. “Sedangkan untuk kesehatan akan dikaji bersama Dinas Kesehatan DKI. Apakah nanti ikut askes, atau hanya diberikan program Jakarta sehat,” katanya.
Saat ini, sambung Taufik, guru dan tenaga honorer selain mendapat tunjangan Rp 400 ribu juga memiliki bagian dari Biaya operasional pendidikan (BOP). “Ada posnya, BOP yang kita berikan ke sekolah itu untuk tenaga honorer juga. Ya secara keseluruhan walaupun tidak sebesar guru PNS/ASN, tapi untuk guru honorer di Jakarta cukup layak,” kata Taufik.
Dia menambahkan, jumlah guru dan tenaga honorer pendidikan di Jakarta jumlahnya mencapai sekitar 11 ribu orang. “Untuk kategori dua diberikan kesempatan untuk tes menjadi PNS/ASN. Jumlahnya nanti ditentukan oleh Kemenpan,” tandasnya.

Sumber : http://www.pengumuman-cpns.com/2013/pemprov-dki-jakarta-kaji-jaminan-kesehatan-bagi-guru-honor/#axzz2IrdC0m00
Seorang lelaki akan berjuang sekuat tenaga tanpa putus asa hingga takdirnya terungkap ...selamat datang di http://arifcahyadiblog.blogspot.com ... semoga bermanfaat...